KoranBandung.id – Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek Emeralda Resort Padalarang kembali mengalami kebuntuan setelah mediasi di DPRD Kabupaten Bandung Barat tidak membuahkan hasil.
Situasi ini memperpanjang ketidakpastian nasib ratusan konsumen yang telah menanamkan dana mereka sejak proyek mulai dipasarkan pada 2022.
Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen pengembang dalam menuntaskan proyek yang secara administratif dinilai telah memenuhi syarat.
Rapat mediasi yang difasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat kembali digelar sebagai upaya mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa.
Namun, harapan untuk mendapatkan titik terang kembali pupus setelah pihak pengembang tidak hadir secara langsung dalam forum tersebut.
Pengembang hanya mengirimkan perwakilan kuasa hukum, meskipun sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk hadir secara langsung.
Ketidakhadiran ini dinilai sebagai sinyal lemahnya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha, menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya itikad baik dari pihak pengembang.
Ia menggambarkan bahwa forum mediasi seharusnya menjadi ruang dialog terbuka untuk mencari solusi konkret yang menguntungkan semua pihak.
Menurutnya, kehadiran langsung pengembang sangat penting untuk menunjukkan tanggung jawab moral terhadap konsumen.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD hanya berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara konsumen dan pengembang.
Peran tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, namun diharapkan mampu menciptakan kesepahaman bersama.
Dalam konteks ini, absennya pengembang justru memperlemah efektivitas mediasi yang telah diupayakan berulang kali.***
